Onghokham atau Ong Hok Ham lahir di Surabaya pada 1 Mei 1933. Ayahnya bernama Ong Than Hian dan ibunya adalah Tan Siang Tjia. Seperti keluarga-keluarga Cina lainnya, keluarga Onghokham memiliki kehidupan yang mapan, Ong Than Hian bekerja sebagai agen asuransi. Kakeknya dari pihak ibu adalah seorang Kapiten Cina di Pasuruan, dan ayahnya adalah seorang lulusan HBS yang berstatus Nederlandsch onderdaan (kawula Belanda), karena status hukumnya disamakan dengan orang Eropa (gelijkgesteld). Ini menandakan bahwa keluarga Ong adalah bagian dari elit Hindia Belanda yang diciptakan oleh penguasa kolonial sejak abad ke-19 untuk melanggengkan kolonialismenya.
Pemikiran sejarawan dipengaruhi oleh pengalamannya di masa lalu dan yang sedang dialaminya –jiwa zaman. Runtuhnya negeri Hindia Belanda pada 8 Maret 1942 dialami Ong ketika ia masih menjadi murid kelas tiga di ELS (Europesche Lagere School atau Sekolah Dasar untuk golongan Eropa) Surabaya. Zaman pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, hingga revolusi kemerdekaan (1945-1949) adalah rentetan peristiwa sejarah yang membekas dalam hidup Ong dan keluarganya. Ong adalah saksi mata yang hidup dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kebiasaan keluarga Ong mendengarkan siaran radio BBC pada saat itu, merupakan satu pengalaman yang berpengaruh besar bagi pemikiran Ong, karena dari berita-berita tersebut Ong mengetahui dengan jelas peristiwa yang melatarbelakangi runtuhnya Hindia Belanda, dan pengalaman ini sangat tidak menyenangkan bagi Ong dan keluarganya.
Lulus dari ELS, Ong melanjutkan ke HBS Surabaya, di tempat inilah ketertarikan Onghokham pada sejarah bermula. Dari guru sejarahnya, Broeder Rosarius, ia mendapat sejarah Belanda dan Eropa. Tentang gurunya ini Ong berkomentar, “Sejarah yang diajarkan seperti kisah riwayat yang menarik”. Dalam periode ini ketertarikannya kepada sejarah muncul melalui pembacaan kisah Maria Antoinette, ratu Perancis yang mati di guillotine sebagai akibat dari Revolusi Perancis. Ketertarikan inilah yang kemudian melatarbelakangi Ong untuk berpindah ke jurusan Sejarah.
Lulus dari HBS, ia melanjutkan SMA di Bandung. Setamat SMA tahun 1958, Ong mengikuti keinginan orangtuanya untuk kuliah di Fakultas Hukum UI. Namun keinginan besar untuk masuk ke jurusan Sejarah, membawa Ong untuk mengutarakan keinginannya kepada orangtuanya. Setelah dua tahun kuliah di Fakultas Hukum UI, Ong beralih ke jurusan Sejarah Fakultas Sastra UI. Sejak itulah jiwa sejarawan dalam diri Onghokham mulai berkembang.
Onghokham pertama kali menulis di kolom majalah Star Weekly edisi 15 Februri 1958 yang dipimpin oleh Auwjong Peng Koen, berjudul “Perkawinan Indonesia Tionghoa sebelum Abad ke XIX di Jawa”. Onghokham adalah keturunan Cina yang cinta tradisi Jawa. Entah bermula darimana, Ong sangat jatuh cinta kepada tradisi Jawa. Semasa menjadi mahasiswa ia menolak untuk bergabung dengan Ta Hsioh, organisasi mahasiswa keturunan Cina. Ong menganggap anggota Ta-Hsioh adalah konservatif.
Pada tahun 1987 diterbitkan buku Onghokham berjudul “Runtuhnya Hindia Belanda” yang merupakan skripsinya di Universitas Indonesia tahun 1968. Buku ini termasuk dalam historiografi kolonial atau penulisan sejarah yang melihat dari sudut “Nederlando-centris”. Onghokham adalah sejarawan yang berani mendobrak struktur penulisan sejarah pada saat itu yang “Indonesia-centris”. Tahun 1968 adalah periode dimana pencarian jati diri sebagai orang Indonesia sedang digalakkan, maka anehnya adalah Onghokham yang menjadi pendukung asimilasi dan sangat mencintai Indonesia justru menulis buku dengan pendekatan “Nederlando-centris”. Menurut Benny Subianto, ada dua hal yang menyebabkan Ong menggunakan pendekatan ini, pertama, Ong beranggapan bahwa historiografi kolonial tak perlu dikesampingkan atau dinafikan sebab Belanda memang pernah berkuasa di Indonesia dan negara Indonesia adalah kelanjutan dari negara Hindia Belanda, Ong juga tak tertarik dengan penulisan sejarah yang bersifat “Indonesia-centris”. Kedua, bawah sadar dan pengalaman Ong sebagai anak Cina peranakan yang menjadi bagian dari elit kolonial rupanya mempengaruhi Ong untuk menulis sejarah dari sudut pandang kolonial.
Tulisan-tulisan sejarah Onghokham beragam, mulai dari sosial, politik, budaya, makanan, bahkan hingga hal-hal gaib. Namun dari kesemuanya, ia lebih senang menulis sejarah sosial, terutama tentang petani dan desa. Oleh karena itu, disertasi yang ditulisnya di Universitas Yale di bawah bimbingan Harry J. Benda tahun 1975 berjudul “The Residency of Madiun, Priyayi and Peasant During the Nineteenth Century.” Penelitian Ong ini diilhami oleh pemikiran pakar Perancis, Paul Mus, yang menulis tentang sejarah Vietnam. Menurut Paul Mus, desa merupakan jantung di negara-negara Asia Timur sama halnya dengan di Eropa.
Pemikiran-Pemikiran Ong
1. Pemikiran Onghokham tentang VOC, Birokrat, dan Konsep Bangsa
Berbeda dengan buku pelajaran sejarah Indonesia yang menekankan bahwa kaum kolonialis Belanda sejak zaman VOC selalu memanfaatkan konflik antar elit di kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama Jawa, politik ini kemudian dikenal dengan politik Devide et Impera. Onghokham melihat dari sisi lain, yaitu aspek keuangan. Kemajuan kolonialisme sebetulnya juga didukung oleh lemahnya sektor ekonomi dan finansial kerajaan tradisional. Menurut Onghokham, VOC dapat dianggap sebagai “cukong” terbesar kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya di Jawa. Hampir semua hak, wilayah, dan kekuasaan VOC didapat berdasarkan kontrak, bukan hasil kemenangan militer, dan VOC umumnya memihak raja yang “legitim” dan ikut serta memadamkan pemberontakan. Jadi kekuatan ekonomilah yang digunakan oleh VOC dan Hindia-Belanda untuk mendominasi penguasa pribumi. Tulis Ong “keuangan yang akhirnya dapat membeli kekuasaan dari masyarakat yang katanya non-materialis.”
VOC sebagai “cukong” terbesar ternyata juga mengalami persoalan internal, yaitu korupsi. Gaji yang diberikan kepada pegawai VOC sangat rendah, sehingga korupsi merajalela. Untuk mendapatkan kedudukan yang strategis, pegawai VOC perlu menyuap. Maka, untuk mengembalikan modal, mereka menjual jabatan bupati hingga kepala desa kepada penawar tertinggi. Bahkan pegawai VOC banyak yang melakukan perdagangan untuk diri sendiri. Maka sejak 31 Desember 1799 VOC dinyatakan pailit, utang dan asetnya diserahkan kepada Pemerintah Belanda.
Pemerintah Hindia Belanda bertahan hingga 1942. Untuk menanggulangi korupsi, menurut Ong, pemerintah Hindia Belanda melakukan pengawasan yang ketat dan memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Tindakan Hindia Belanda untuk menekan korupsi terbukti berhasil meminimalkan korupsi yang merajalela pada era VOC. Keberhasilan pemerintah Hindia Belanda menekan korupsi, merupakan bukti bahwa korupsi bukanlah ciri kebudayaan suatu bangsa, dan bisa diberantas. Pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh pemahaman tentang wewenang pejabat dan keinginan yang kuat oleh pemerintahan itu sendiri.
Meskipun Pemerintah Hindia Belanda tidak korup, tetapi bukan berarti kesejahteraan rakyat diperhatikan. Ini terbukti dengan kasus perkebunan gula yang berpuluh-puluh tahun hidup di tengah-tengah masyarakat. Onghokham menganggap gula dari pulau Jawa di bawah Pemerintah Hindia Belanda ibarat “gabus tempat pulau Jawa mengapung.” Ekspor gula dari Jawa sebelum 1930-an merupakan seperempat dari penghasilan pemerintah Hindia-Belanda. Tetapi gula yang merupakan tulang punggung ekonomi kolonial, baik bagi negara maupun pengusaha besar swasta, ternyata merupakan beban bagi rakyat petani. Kesimpulan Ong ini serupa dengan kesimpulan Clifford Geertz dalam bukunya “Involusi Pertanian” yang menyatakan bahwa gula menyebabkan proses involusi pertanian atau terpecahnya tanah-tanah persawahan, yang kemudian menyebabkan kemiskinan bersama bagi kelompok petani Jawa.
Sikap “mriyayi” pejabat pada zaman sekarang menurut Onghokham, serupa dengan kehidupan pejabat pada zaman Belanda. Kehidupan Pangreh Praja yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Hindia Belanda dipertahankan untuk tetap mewah dan berbeda dengan rakyat biasa. Namun demikian para birokrat di masa Kolonial Belanda dikendalikan dan diawasi secara ketat. Mulai dari gaya hidup, agama, cara berpakaian, hingga pemilihan istri pun diawasi pula. Seorang Bupati boleh memiliki istri berapapun, tetapi mereka tidak boleh memperistri putri keraton karena dianggap akan memicu pemborosan bupati dan menjadi alasan mereka untuk korupsi.
Ong juga menyatakan bahwa para priyayi umumnya tidak mampu mengelola keuangan sendiri dan tidak memiliki jiwa wirausaha. Keluarga priyayi yang berdagang bahkan diejek sebagai ndorobakulan. Pedagang di mata petani dianggap sebagai setan, karena mereka dianggap menyebabkan kelaparan atau malapetaka lainnya. Menurut Ong, dalam masyarakat Sunda dan Jawa, misalnya, pedagang kaya di desa acapkali dituduh memiliki babi kepet dan tuyul, atau pakta lainnya dengan iblis untuk memperoleh kekayaan.
Ong menyinggung pula tentang pajak. Tulisan Ong tentang pajak terkait dengan kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pajak tahun 1980-an. Ong meramalkan bahwa dalam sejarah Indonesia kelak tahun 1984/1985 akan dikenal sebagai tahun pajak. Dalam uraiannya Ong mengemukakan bahwa pajak merupakan unsur terpenting bagi pelaksanaan semua kebijakan negara. Sejak dahulu baik itu di Eropa maupun Asia, pajak adalah unsur terpenting dari suksesnya kebijakan. Sebaliknya bagi masyarakat, pajak merupakan unsur dinamis dari perkembangan politik masyarakat, dan pembentukan nation state. Masalah pajak, bisa membawa perubahan politik yang baik, tetapi bisa juga ke arah yang buruk. Pada zaman Hindia Belanda, permasalahan pajak mengakibatkan terjadinya pemberontakan rakyat. Bahkan masalah pajak ini memicu rakyat untuk mencari perlindungan kepada kelompok agama, yang kemudian memicu munculnya tindakan-tindakan mesianik. Bagi kalangan menengah, pajak memicu ambisi ekonomi mereka, melalui pembukuan ganda, penyuapan, dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
Ulasan Onghokham tentang Kota dan Desa di Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia pernah menjadi kota pelabuhan yang besar di Asia Tenggara. Kapal-kapal dagang Jawa banyak terlihat di pelabuhan ini, namun sejak abad ke-17 setelah kota pelabuhan berpindah ke Makasar, kapal-kapal dagang Jawa tidak tampak disana. Ini terkait dengan kebijakan Autarki dari Sultan Agung yang menyebabkan Jawa tidak lagi sebagai raja-pedagang, tetapi raja-produsen. Inilah yang kemudian dianggap sebagai penyebab mundurnya perdagangan Jawa oleh Ong. Di akhir tulisan, Ong menyatakan seorang negarawan seharusnya waspada terhadap setiap kebijakannya agar tidak salah menghadapi keadaan dunia yang senantiasa berubah dengan cepat.
Ong juga menulis tentang lahirnya bangsa Indonesia. Menurutnya, konsep bangsa Indonesia bukanlah dicetuskan pertama kali di Sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Beberapa tahun sebelumnya para pelajar “Indonesia” di Negeri Belanda, seperti Mohammad Hatta, Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, Iwa Kusuma Sumantri, Subardjo, dan lain-lain sudah melontarkan konsep gagasan ini. Hampir bersamaan konsep bangsa Indonesia juga lahir di kalangan pemuda-pelajar di Hindia Belanda yang terungkap dalam organisasi Indonesia Muda, PNI, dan lain-lain pada 1925.
Menurut Interpretasi Ong, bangsa telah terbentuk lebih dulu daripada negara. Teks proklamasi Indonesia, dengan jelas menyatakan bahwa Soekarno Hatta menggunakan kalimat “....Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya...” dan kalimat “Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.” Ong juga menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia merupakan pengaruh dari gagasan nasionalisme yang beredar di Eropa. Konsep nasionalisme ini tersebar luas ke Indonesia melalui pemuda-pelajar, khususnya yang tidak terlibat dalam karir pangreh praja dan memilih sebagai profesional. Setelah Indonesia merdeka, merekalah yang kemudian berkuasa dan menjadi elit pemerintahan.
2. Politik dan Kekerasan
Masalah kekerasan di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan. Keberadaan preman, Brohmocorah, GALI, merupakan suatu benang merah dalam sejarah Indonesia sejak pra-kolonial. Masalah “jago” ada hampir di seluruh negara di dunia. Keberadaan mereka seringkali dimanfaatkan oleh penguasa untuk mempertahankan legitimasinya kepada rakyat, ataupun untuk mempermudah mengaplikasikan kebijakannya kepada rakyat. Politik selalu menggunakan para “jago” ini untuk mengawal dirinya dalam mencapai ambisi politiknya. Politik dan kekerasan seringkali digunakan oleh birokrat untuk mempertahankan kekuasaannya, Onghokham melihat kekerasan yang dilakukan oleh Amangkurat I, seperti membunuh para ulama yang kritis dalam rangka mempertahankan kekuasaan.
3. Peran kelas menengah dalam politik
Dalam sebuah negara tidak hanya muncul kelas atas dan kelas bawah, tetapi juga kelas menengah. Menurut Ong, kelas menengah yang tidak tergantung kepada negara, bukan priyayi memiliki peran strategis untuk menggerakkan suatu perubahan di dalam masyarakat. Keberadaan pemuda-pelajar yang tidak tergabung dalam pangreh praja dan memilih menjadi profesional (Dokter, ahli hukum, dan sebagainya) bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan kemudian mereka lah yang menjadi elit nasional. Di Eropa, kalangan borjuis yang merupakan kalangan menengah bersatu dengan kalangan bawah mampu menumbangkan dinasti yang berkuasa dalam Revolusi Perancis. Tahun 1998 di Indonesia, gerakan mahasiswa yang didukung oleh kelas menengah mampu menumbangkan Orde Baru. Maka, pemerintah harus memahami istilah Vox dei vox populi, jika pelanggaran terhadap prinsip ini, maka pemerintah harus bersiap-siap dengan kehancurannya kelak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar